Perkembangan TVRI Yogyakarta

Semula TVRI berada di bawah Yayasan sejak tahun 1962, kemudian tahun 1965 dibawah Direktorat Televisi Departemen Penerangan. Selanjutnya tahun 1970 di bawah Direktorat Jendral Radio, Televisi, dan setelah dibubarkannya DEPPEN pada tanggal 16 Oktober 1999, maka pada tanggal 7 Juni 2000 melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, TVRI telah resmi menjadi Perusahaan Jawatan ( Perjan ).
Pada pemerintahaan Megawati melalui PP No. 9 Tahun 2002, tertanggal 17 April 2002 TVRI diubah menjadi Perseroan Terbatas ( PT ). Dengan beralihnya TVRI menjadi PT berarti struktur organisasinya secara otomatis mengalami perubahan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip operasional sebuah perusahan. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang menempatkan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, selanjutnya , melalui PP no. 13 tahun 2005, tertanggal 18 Maret 2005, TVRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik dan sejak tanggal 24 Agustus 2006 telah ditetapkan Jajaran Direksi LPP TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI.
Jika dibuat skema, maka sejarah status TVRI adalah:
1. 1962 : Yayasan TVRI
2. 1965 : Direktorat dibawah Deppen
3. 2001 : Perjan PP No.36/Th.2000 (Depkeu, BKN)
4. 2002 : PT (Persero) PP No.9/Th.2002 (Depkeu, BKN, Menneg BUMN, Menneg Kominfo)
5. 2005 : TV Publik – UU No.32/Th.2002, PP.11/Th.2005, PP.No.13/Th. 2005 Tgl.18-3-05
6. 2006 : Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI pertama terpilih, dikukuhkan dan dilantik.
7.Dewan Pengawas Periode 2011 – 2016, dikukuhkan 9 Januari 2012. Dan diperbaharui pada 20 Januari 2015 dengan SK Nomor ISTIMEWA/KEP/PIMPINAN RAPAT/DEWAS-TVRI/2015
Tugas Dewan Pengawas (Dewas) TVRI sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI Pasal 7, Dewan pengawas LPP TVRI mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.
Tugas Dewan Pengawas (Dewas) TVRI sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI Pasal 7, Dewan pengawas LPP TVRI mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.Termasuk juga menetapkan direksi dan mengawasi kerja TVRI. Di sinilah pentingnya keberadaan Dewas karena menentukan arah LPP TVRI 5 tahun setelah pelantikannya.
Adapun Dewan Pengawas TVRI periode 2017 – 2022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 73/P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tersebut terdiri atas :
1. Drs. Arief Hidayat Thamrin, MM (Ketua)
2. Made Ayu Dwie Mahenny, SH, M.Si (Anggota)
3. Supra Wimbarti, M.Sc, Ph.D (Anggota)
4. Drs. Maryuni Kabul Budiono (Anggota)
5. Pamungkas Trishadiatmoko (Anggota)
Sedangkan Dewan Direksi LPP TVRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017 - 2022 terdiri atas:
1. Direktur Utama : Helmy Yahya
2. Direktur Program dan Berita : Apni Jaya Putra
3. Direktur Teknik : Supriyono
4. Direktur Keuangan : Isnan Rahmanto
5. Direktur Umum : Tumpak Pasaribu
6. Direktur Pengembangan dan Usaha : Rini Padmireharta